Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat cepat sehingga memicu terjadinya persaingan antar wilayah yang semakin ketat. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penguasa wilayah berusaha memanfaatkan TIK secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatannya. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif penerapan TIK (electronic government – e-Gov) yang muncul di beberapa Pemda maupun di beberapa instansi pemerintah lainnya. Tetapi kenyataannya pemanfaatan TIK ini masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan produtivitas Pemda. Salah satu penyebabnya yang dominan adalah tidak sinkronnya tujuan kegiatan-kegiatan Pemda dengan tujuan e-Gov itu sendiri. Tulisan ini membahas langkah-langkah strategis dan taktis pengembangan e-Gov berdasarkan teori dan “best practices” dari beberapa instansi yang telah menerapkan e-Gov. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan pemanfaatan TIK untuk e-Gov akan memberikan hasil yang optimal.
KERANGKA PENGEMBANGAN
E-GOV di INDONESIA
Kerangka pengembangan e-Gov di Indonesia dapat mengacu
kepada Kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) seperti yang terlihat pada
gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Kerangka Sisfonas
Dan E-Government
Pada
gambar 1 tersebut terlihat bahwa Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi
pada masing-masing bidang (dinas atau badan) yang berada pada masing-masing
instansi pemerintah. Secara bertahap Sistem Informasi ini dipadukan menjadi
Sistem Informasi Nasional yang bersinergi antara satu sistem dengan sistem
lainnya. Pada akhirnya terwujudlah suatu Sistem E-Government yang menjamin
interaksi G2G, G2B, dan G2C.
Dengan menyusun kerangka e-Gov yang sistematis, akan diperoleh
manfaatnya yang antara lain: (1) menurunkan biaya administrasi; (2)
meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan
tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat
menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan;
(4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5)
sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa
takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat
meningkatkan kemampuan kepemerintahan secara umum.
LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Berdasarkan
perkembangan e-Gov diberbagai negara, khususnya Malaysia dan di Indonesia, maka
dapat diperoleh suatu lesson learned dari good practices dan bad
practices yang masing-masing negara alami. Apabila lesson learned dipadukan
dengan teori yang ada, maka dapat diusulkan suatu metodologi (langkah-langkah)
pengembangan e-Gov yang bisa dijadikan panduan untuk lingkungan Pemda di Indonesia.
Menurut Center for
Democracy and Technology dan InfoDev, proses implementasi e-Government
terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu
dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan
masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-Government. Adapun
ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu:
1. Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi
informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan
cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya
manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik,
serta penyiapan sarana akses yang mudah. Hal ini sepadan dengan teori Agarwal,
yaitu tahapan tingkat 1 dari pengembangan e-Gov.
2. Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan
publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain. Hal ini
sepadan dengan tingkat 2 dan 3 dari perkembangan e-Gov.
3. Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah
secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan
publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Hal
ini sepadan dengan tingkat 4 dan 5 dari perkembangan e-Gov.
MANFAAT
E-GOVERNMENT
Implementasi
e-government pada dasarnya dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan
daerah. Dimana daerah dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mempermudah proses
layanan, memperkenalkan potensi organisasi, meningkatkan interaksi dengan
masyarakat dan bisnis dan sebagainya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari
e-Government, diantaranya:
·
Pelurusan
operasi pemerintah untuk menjamin kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat.
·
Peningkatan
hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan
(transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
·
Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
·
Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan
melalui email atau bahkan video conferencing.
·
Menhapus
lapisan dalam manajemen pemerintahan.
·
Memungkinkan
masyarakat, bisnis, level pemerintah lainnya dan karyawan untuk secara mudah
menemukan informasi dan mendapatkan layanan dari pemerintah.
·
Menyederhanakan
proses bisnis dan mengurangi biaya melalui integrasi dan penghapusan system yang
berlebihan.
·
Memungkinkan
pencapaian elemen dari agenda manajemen pemerintahan.
KENDALA YANG DIHADAPI
Selain adanya usulan-usulan untuk kemajuan dan pengembangan e-Government
di Indonesia, e-Government juga menghadapi berbagai macam kendala
antara lain:
·
Masih rendahnya kesadaran (awareness) dalam mengambil
keputusan telematika
·
Langkanya SDM yang berkualitas
·
Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi
·
Tarif internet yang masih mahalnya serta kurang memadai
·
Penetrasi PC yang masih rendah
Semua kendala diatas
perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menerapkan e-Government.
Namun kendala diatas tidak mutlak untuk dijadikan alasan karena terlepas dari
semua kendala di atas yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas
yang ada untuk melakukan tahapan pelaksanaan e-Government untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Bila diperhatikan
kinerja e-Government (e-Gov) di Indonesia selama kurun waktu 5
tahun terakhir, maka dapat dilihat bahwa hingga saat ini komunikasi yang
terjadi antara pemerintah dan masyarakat masih satu arah. Hal ini berarti peran
e-Government belum dirasakan oleh masyarakat karena belum maksimalnya
masyarakat dalam mengakses informasi yang ada.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk
pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja dari
tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi
informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pengembangan e-Government
yang ingin melakukan perbaikan mutu pelayanan pada publik atau kepada
seluruh masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Pemda.
Dengan adanya e-Government
diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam
memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi
utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat
strategis.
Referensi : ZA Hasibuan - Jurnal Sistem informasi MTI UI, 2007 - researchgate.net
SH Supangkat - Prosiding Konferensi Nasional ..., 2006 - files.novilestari.webnode.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar